“MASA
PEMERINTAHAN MEGAWATI SOEKARNO PUTRI”
D
I
S
U
S
U
N
O
L
E
H
KELOMPOK
6:
• AMELIA TIFANY
• EGA MEYONA
• JIDDANUR APRILIA SARI
• PRANADIA AMELIA YUSRAN
• ZIKRA HAFIZAN
•
“MEGAWATI SOEKARNO PUTRI “
Dr.(H.C.) Hj. Dyah
Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri atau umumnya lebih dikenal sebagai Megawati
Soekarnoputri atau biasa disapa dengan panggilan "Mbak Mega"
(lahir di Yogyakarta, 23
Januari 1947;
umur 69 tahun) adalahPresiden Indonesia yang kelima yang
menjabat sejak 23 Juli 2001 — 20
Oktober 2004.
Ia merupakan presiden wanita Indonesia
pertama dan anak dari presiden Indonesia pertama, Soekarno,
yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi Presiden Indonesia.
Pada 20 September 2004,
ia kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilu
Presiden 2004 putaran yang kedua.
Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada
tahun 2001. Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam
menanggapi langkah Presiden Abdurrahman
Wahid (Gus
Dur) yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai
Golkar. Ia dilantik pada 23
Juli 2001.
Sebelumnya dari tahun 1999–2001,
ia menjabat Wakil Presiden pada
pemerintahan PresidenAbdurrahman Wahid (Gus
Dur).
Megawati juga merupakan ketua
umum Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada
tahun 1999.
Pendidikan
:
·
SD Perguruan Cikini Jakarta, (1954-1959)
·
SLTP Perguruan Cikini Jakarta, (1960-1962) R SLTA Perguruan Cikini
Jakarta, (1963-1965)
·
Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung, (1965- 1967), (tidak
selesai)
·
Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Jakarta, (1970- 1972), (tidak selesai)
Karier :
·
Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (Bandung), (1965)
·
Anggota DPR-RI, (1993)
·
Anggota Fraksi PDI Komisi IV
·
Ketua DPC PDI Jakarta Pusat, Anggota Fraksi PDI DPR- RI, (1987-1997)
·
Ketua Umum PDI versi Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Surabaya
(1993-sekarang)
·
PDI yang dipimpinnya
berganti nama menjadi PDI Perjuangan pada 1999- sekarangWakil Presiden Republik
Indonesia, (Oktober 1999-23 Juli 2001)
Presiden Republik Indonesia ke-5, (23 Juli
2001-2004)
1. Bidang Ekonomi
·
Untuk mengatasi utang luar negeri sebesar
150,80 milyar US$ yang merupakan warisan Orde baru, dikeluarkan kebijakan yang
berupa penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar, sehingga hutang luar negeri
dapat berkurang US$ 34,66 milyar.
·
Untuk mengatasi krisis moneter, Megawati
berhasil menaikkan pendapatan per kapita sebesar US$ 930. Kurs mata uang
rupiah dapat diturunkan menjadi Rp 8.500,00.
·
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
menekan nilai inflasi, dikeluarkan kebijakan yang berupa privatisasi terhadap
BUMN dengan melakukan penjualan saham Indosat sehingga hutang luar negeri dapat
berkurang.
·
Memperbaiki kinerja ekspor, sehingga ekspor
di Indonesia dapat ditingkatkan.
·
Untuk mengatasi korupsi, dibentuk Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
·
Memutuskan
hubungan kerja dengan IMF
·
Melakukan
restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan dengan melakukan pembaruan
ketentuan perundang – undangan.
·
Meningkatkan
pendapatan melalui pajak, cukai, dan kepabeanan.
·
Menciptakan
situasi kondusif bagi investor,
·
Meningkatkan
kegiatan ekspor.
·
Mendorong
kemajuan usaha kecil dan menengah.
·
Kerjasama
ekonomi dan politik juga dilakukan diluar blok AS dan sekutunya, seperti
kerjasama pembelian pesawat Sukhoi dengan Rusia dan kerjasama perdagangan
dengan China.
2. Bidang
Politik
• Mengadakan
pemilu yang bersifat demokratis yang dilaksanakan tahun 2004 dan melalui dua
periode yaitu :
a) Periode
pertama untuk memilih anggota legislatif secara langsung.
b) Periode kedua
untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilu tahun
2004 merupakan pemilu pertama
• Memelihara dan memantapkan stabilitas Nasional.
• Menjaga keutuhan NKRI.
• Mendukung dana, tenaga, dan sumber daya lain untuk suksesnya penerapan
UU tersebut. Segi yang lain, PNS dan TNI diharuskan netral dari politik.
• Melanjutkan amandemen UUD 1945
• Meluruskan otonomi daerah.
1. Mendirikan Lembaga pemberantas
korupsi KPK pada tahun 2003, karena Megawati Soekarnoputri melihat institusi
Jaksa & Polri saat itu terlalu kotor, sehingga untuk menangkap koruptor
dinilai tak mampu, namun jaksa dan Polri sulit dibubarkan, sehingga dibentuk
lah KPK.
2. Menghentikan aktivitas
pertambangan Freeport di Papua karena dianggap melanggar aturan Internasional
tentang AMDAL (dampak lingkungan). Lantas anehnya kemudian aktivitas Freeport
dibuka kembali di masa rezim SBY-JK.
3. Menghentikan kontrak
pertambangan minyak Caltex di Blok Natuna Kepri. Anehnya, kemudian kontrak
Natuna disambung kembali oleh SBY-JK diberikan kepada ExxonMobile.
4. Menghentikan kontrak
pertambangan Migas Caltex di Riau daratan. Anehnya, kemudian kontrak migas Riau
disambung kembali oleh SBY-JK dan diberikan kepada Chevron.
5. Membubarkan BUMN terkorup
pada masa itu yaitu Indosat karena merugikan negara puluhan Trilyun &
banyak praktek ilegal di Indosat. Asset dari pembubaran BUMN korup Indosat
kemudian dipakai untuk membayar hutang negara yang saat itu jatuh tempo.
Kemudian sebagai ganti Indosat dibuat lembaga yang lain yaitu Satelindo.
6. Menangkap 17 jenderal korup
(termasuk jenderal ketua PBSI) yang dicokok langsung saat Thomas Cup di
Singapura, dan menangkap Ketua Partai Golkar Akbar Tanjung yang terlibat
korupsi dana JPS senilai Rp40 milyar. Dampaknya, pada pemilu berikutnya
Megawati dijegal Black Campaign buatan Golkar sebagai balas dendam dari para
jenderal & partai Golkar.
7. Megawati membawa Indonesia
berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar
dari krisis 1998 dan Indonesia yang lebih mandiri. Berani menghentikan hutang
baru. (Zero hutang / tidak meminjam selama kepemimpinannya).
8. Menangkap 21 pengemplang
BLBI antara lain : David Nusa Wijaya, Hendrawan, Atang Latief, Uung Bursa,
Prayogo Pangestu, Syamsul Nursalim, Hendra Rahardja, Sudwikatmono, Abdul
Latief, dsb… (BLBI dikucurkan oleh Suharto tahun 1996 sebesar 600 Trilyun).
Namun dalam masa rezim SBY-JK, para pengemplang BLBI tersebut diundang ke
istana oleh SBY-JK tahun 2007 dengan istilah “gelar karpet merah” undangan
jauman makan. Dan lepaslah para pengemplang yang merugikan negara tersebut.
9. Mega mengeluarkan Keppres no
34 Tahun 2004 tentang penertiban bisnis TNI. Dimana aparat TNI sering dipakai
untuk memback-up ilegal logging & kejahatan lainnya ditindak tegas dengan
pemecatan ditambah kurungan penjara.
10. Mendirikan Akademi Intelijen yang pertama di
Indonesia.
11. Melakukan pembangunan infrastruktur yang vital
setelah pembangunan berhenti sejak 1998. Diantaranya Tol Cipularang
(Cikampek-Bandung) sekaligus dalam rangka peringatan KAA, Jembatan Surabaya
Madura (Suramadu), Tol Cikunir, Rel ganda kereta api. Dimulainya membenahi
sistem transportasi dengan Busway di Jakarta. (selanjutnya Jembatan Suramadu
rampung pembangunannya setelah Mega selesai menjabat).
12. Mengembalikan proporsi pendapatan Gas Arun sebagian
besar kepada rakyat Aceh dengan status daerah Otonomi Khusus dan menangkap
petinggi GAM dan anggota GAM yang bersenjata dan yang sering melakukan
pembakaran dan penarikan pajak tidak sah, dengan melibatkan wartawan dan
jurnalis untuk pengecekan pelanggaran HAM. Berhasil membebaskan turis yang
disandera GAM. Sepertinya ibu Megawati sudah lama memikirkan Aceh, dan pidato
Ibu Presiden Cut Nyak Megawati di Aceh menggelegar di siang bolong membangunkan
dan memberikan harapan bagi rakyat Aceh.
13. Paling Banyak
Undang-Undang yang telah disahkan (sekitar 40 UU dan 20 Keppres) dalam waktu 3
tahun untuk memberikan kondisi kondusif bagi legislatif menjalankan fungsinya.
14. Penghargaan
Internasional sebagai Top 8 most powerful women in the world dan artikel
majalah Time sebagai the princess who settled for the precidency.
KEGAGALAN
• Salah satu
hal yang paling mencolok tentang maraknya privatisasi BUMN. Kebijakan
privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara umum dapat diartikan bahwa
kepemilikan BUMN oleh negara dihilangkan atau paling tidak diminimalisir karena
kepemilikan atau pengelolaan berpindah ke tangan swasta. Kepemilikan publik
berubah menjadi kepemilikan privat. Hal ini dapat dikatakan menyimpang karena
pada dasarnya BUMN adalah salah satu sarana pemasukan kepada Negara yang harus
dipertimbangkan dengan seksama. Kurangnya pemahaman dalam bidang ekonomi
sehingga keputusan yang di ambil tidak berpihak kepada rakyat
• kebijakan
privatisasi PT. Semen Gresik dan PT Indosat. Privatisasi juga banyak dikecam
karena dipandang merugikan negara triliunan rupiah akibat harga jualnya yang
terlalu murah. Keputusan pemerintah pada waktu itu untuk menjual PT Semen
Gresik dan PT Indosat sebagai cara cepat untuk mendapatkan dana segar guna
menutupi defisit APBN cenderung tidak menunjukkan langkah strategis ke depan
yang ingin dicapai pemerintah dalam konteks perencanaan pembangunan, khususnya
di sektor industri. Privatisasi tersebut juga sangat elitis dan tidak
melibatkan partisipasi masyarakat luas dalam hal kepemilikan saham.
• Terdapat kepentingan ekonomi dan politik dibelakang pemerintahannya.
• Dianggap gagal melaksanakan agenda reformasi dan tidak mampu mengatasi
krisis bangsa
• Pada masanya, megawati melakukan kebijakan menjual aset-aset negara (
Misal TELKOM) sehinggakepemilikan sebagian jatuh ke tangan asing
• Lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan merupakan salah satu kegagalan yang
sangat besar dari pemerintahan Megawati
D. Karier
politik
1986
Tahun 1986 ia mulai masuk ke dunia politik, sebagai wakil ketua PDI Cabang Jakarta
Pusat. Karier politiknya terbilang melesat. Mega hanya butuh waktu satu tahun
menjadi anggota DPR RI.
1993
Dalam Kongres Luar Biasa PDI yang diselenggarakan di Surabaya 1993,
Megawati terpilih secaraaklamasi sebagai
Ketua Umum PDI.
1996
Namun, pemerintah tidak puas dengan terpilihnya Mega sebagai Ketua Umum
PDI. Mega pun didongkel dalam Kongres PDI di Medan pada tahun 1996, yang
memilih Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI.
Mega tidak menerima pendongkelan dirinya dan tidak mengakui Kongres Medan. Ia
masih merasa sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Kantor dan perlengkapannya pun
dikuasai oleh pihak Mega. Pihak Mega tidak mau surut satu langkah pun. Mereka
tetap berusaha mempertahankan kantor DPP PDI. Namun, Soerjadi yang didukung
pemerintah memberi ancaman akan merebut secara paksa kantor DPP PDI yang
terletak di Jalan Diponegoro.
Ancaman Soerjadi kemudian menjadi kenyataan. Tanggal 27
Juli 1996 kelompok Soerjadi
benar-benar merebut kantor DPP PDI dari pendukung Mega. Aksi penyerangan yang
menyebabkan puluhan pendukung Mega meninggal itu, berbuntut pada kerusuhan
massal di Jakarta yang dikenal dengan nama Peristiwa
27 Juli. Kerusuhan itu pula yang membuat beberapa aktivis mendekam di penjara.
Peristiwa penyerangan kantor DPP PDI tidak menyurutkan langkah Mega.
Malah, ia makin mantap mengibarkan perlawanan. Ia memilih jalur hukum, walaupun
kemudian kandas di pengadilan. Mega tetap tidak berhenti. Tak pelak, PDI pun
terpisah menjadi PDI di bawah Soerjadi dan PDI pimpinan Mega. Pemerintah
mengakui Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Namun, massa PDI lebih
berpihak pada Mega.
1997
Keberpihakan massa PDI kepada Mega makin terlihat pada pemilu 1997.
Perolehan suara PDI di bawah Soerjadi merosot tajam. Sebagian massa Mega berpihak
ke Partai Persatuan Pembangunan, yang kemudian melahirkan istilah "Mega
Bintang". Mega sendiri memilih golput saat itu.
Pemilu 1999, PDI Mega yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan berhasil
memenangkan pemilu. Meski bukan menang telak, tetapi ia berhasil meraih lebih
dari tiga puluh persen suara. Massa pendukungnya, memaksa supaya Mega menjadi
presiden. Mereka mengancam, kalau Mega tidak jadi presiden akan terjadi
revolusi.
Namun alur yang berkembang dalam Sidang Umum 1999 mengatakan lain, dan
memilih KH
Abdurrahman Wahid sebagai
Presiden. Ia kalah tipis dalam voting pemilihan presiden adalah 373 banding 313
suara.
2001
Pelantikan Presiden Megawati
Soekarnoputri tahun 2001.
Namun, waktu juga yang berpihak kepada Megawati Sukarnoputri. Ia tidak
harus menunggu lima tahun untuk menggantikan posisi Presiden Abdurrahman Wahid,
setelah Sidang Umum 1999 menggagalkannya menjadi Presiden. Sidang Istimewa MPR,
Senin (23/7/2001), telah menaikkan statusnya menjadi Presiden, setelah Presiden
Abdurrahman Wahid dicabut mandatnya oleh MPR RI.
2004
Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya
konsolidasi demokrasi di Indonesia, dalam masa pemerintahannyalah, pemilihan
umum presiden
secara langsung dilaksanakan dan secara umum dianggap merupakan salah satu
keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. Ia mengalami kekalahan (40% -
60%) dalam pemilihan
umum presiden
2004 tersebut dan harus menyerahkan tonggak kepresidenan kepada Susilo Bambang Yudhoyono mantan Menteri Koordinator pada masa pemerintahannya.
2014
Megawati dan PDI-P menunjuk Joko
Widodo untuk
maju dalam Pemilihan umum
Presiden Indonesia 2014. Akhirnya melalui proses pemilu yang
cukup panjang, Joko
Widodo dan Jusuf
Kalla terpilih
menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2014 - 2019.
Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P, Semarang, Jawa
Tengah, 20 September 2014, Megawati ditunjuk kembali untuk menjadi Ketua Umum
PDI-P periode 2015-2020.[9]
.jpg)
1 komentar:
PROMO BONUS CASHBACK TERBESAR 10% DAN REFERAL 10%. Penasaran?? AYO JOIN SEKARANG!!!!
HOBI JUDI BOLA, SABUNG AYAM, TOGEL, KASINO, GREENDRAGON !!!
Info Lebih Lanjut Bisa Hub kami Di :
whatup : +6281377055002
Wechat : Bolavita
Line : Cs_bolavita
BBM: D8C363CA
Posting Komentar